KEDUDUKAN ANGGOTA DPD BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK

Abstract

Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimanakah ur- gensi pelarangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari unsur partai politik? Kedua, bagaimanakah konstitusionalitas calon anggota DPD yang berasal dari partai politik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis, historis dan konsep- tual, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui beberapa hal. Bahwa urgensi pelarangan anggota DPD harus berasal dari partai politik disebabkan secara tidak langsung memperkecil adanya aspirasi daerah, karena lebih mementingkan partai politik daripada daerah sendiri. Selain itu akan memperkecil kemungkinan masyarakat yang murni dalam menyampai- kan aspirasi daerah karena harus bergabung dengan partai politik untuk dapat mem- perjuangkan kursi di DPD. Secara konstitusional, calon anggota DPD yang berasal dari partai politik diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menye- but dalam frasanya bahwa “Pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepenti- ngan dengan tugas, wewenang atau hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam pasal tersebut. Di sini tidak disebutkan menjadi anggota partai politik termasuk pekerjaan lain yang dimaksud oleh undang-undang tersebut.